Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN)


akuntansi pajak pertambahan nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai (akuntansi PPN) tergantung pada status entitas, apakah sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau bukan pengusaha kena pajak (non-PKP). Akuntansi PPN secara umum terkait dengan dua jenis transaksi, yaitu (1) pembelian barang/jasa kena pajak; dan (2) penjualan barang/jasa kena pajak.

Artikel ini dimaksudkan untuk membahas perlakuan akuntansi dan pelaporan transaksi terkait PPN. Pengelola usaha yang sudah berstatus pengusaha kena pajak (PKP) bisa mendapatkan manfaat dari artikel ini dengan mengetahui bagaimana dampak transaksi terkait PPN mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja keuangan usaha yang dikelola. Anda juga bisa mengevaluasi apakah perlakuan PPN selama ini sudah tepat atau belum.

Pengembang perangkat lunak sistem informasi bisnis juga bisa menggunakan pengetahuan teknis yang dibahas di sini sebagai basis untuk mengembangkan software yang sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku saat ini.

PKP dan non-PKP

Bagi non-PKP, PPN yang dibayar pada saat membeli barang/jasa menjadi bagian biaya perolehan barang/jasa yang dibeli (menambah biaya perolehan). Ketika menjual barang/jasa, non-PKP tidak berkewajiban memungut PPN. Secara praktis, tidak ada kewajiban administrasi PPN bagi non-PKP.

Berbeda dengan non-PKP, ketika membeli barang/jasa PKP harus membedakan apakah PPN yang dibayar dalam harga beli barang/jasa itu bisa dikreditkan atau tidak. PPN yang dibayar PKP saat membeli barang/jasa dikenal dengan istilah pajak masukan.

Jika pajak masukan boleh dikreditkan menurut ketentuan PPN, pajak masukan sementara diakui sebagai aset lancar. Nama akun yang bisa digunakan misalnya adalah Pajak Masukan atau PPN Masukan.

Jika pajak masukan tidak boleh dikreditkan, pajak masukan menjadi bagian biaya perolehan barang/jasa yang dibeli (menambah biaya perolehan).

Ketika menjual barang/jasa kena pajak, PKP berkewajiban memungut PPN dari pihak pembeli. Dengan pemungutan PPN itu berarti harga yang dibebankan kepada pembeli termasuk PPN 10%. Pajak yang dipungut oleh PKP dikenal dengan istilah pajak keluaran.

Pajak keluaran diakui sebagai liabilitas (kewajiban) dalam laporan posisi keuangan.

Pada akhir masa pajak (akhir bulan), akun pajak masukan dikreditkan (ditutup) ke akun pajak keluaran. Jika setelah pengkreditan itu pajak keluaran bersaldo kredit, saldo kredit itu menjadi jumlah PPN terutang yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara.

PPN terutang pada saat transaksi serah-terima barang atau jasa kena pajak, atau pada saat pembayaran terkait transaksi serah-terima barang atau jasa kena pajak, mana yang lebih dulu.

Contoh berikut dimaksudkan untuk memperjelas prosedur umum akuntansi PPN. Baca juga: Akuntansi dan laporan keuangan perusahaan dagang

Contoh jurnal akuntansi PPN

PT Rembulan adalah perusahaan dagang yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Penjualan barang kena pajak

Pada tanggal 3 Juli 2019, PT Rembulan menjual persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit kepada CV Gemintang dengan harga jual Rp150.000.000. Harga pokok persediaan yang dijual itu adalah Rp120.000.000.

PT Rembulan melakukan debit dan kredit berikut untuk mencatat transaksi di atas:

3 Juli 2019
Debit: Piutang Usaha Rp165.000.000
Kredit: Penjualan Rp150.000.000
Kredit: PPN Keluaran Rp15.000.000

3 Juli 2019
Debit: Beban Pokok Penjualan Rp120.000.000
Kredit: Persediaan Barang Dagangan Rp120.000.000

Dengan jurnal di atas, PT Rembulan sudah mengakui terutangnya PPN Rp15.000.000 (= 10% × Rp150.000.000) pada saat barang dagangan diserahkan. Dengan dicatatnya harga pokok (Rp120.000.000), debit dan kredit di atas juga mengasumsikan PT Rembulan menggunakan metode pencatatan persediaan perpetual.

Pembelian barang kena pajak

Pada tanggal 5 Juli 2019, PT Rembulan membeli persediaan barang dagangan (BKP) secara kredit dari PT Mentari (PKP) dengan harga beli Rp60.000.000.

Transaksi pembelian BKP di atas dicatat dalam pembukuan PT Rembulan sebagai berikut:

5 Juli 2019
Debit: Persediaan Barang Dagangan Rp60.000.000
Debit: PPN Masukan Rp6.000.000
Kredit: Utang Usaha Rp66.000.000

Pemungutan PPN oleh PT Mentari sejumlah Rp6.000.000 (= 10% × Rp60.000.000) dicatat sebagai PPN Masukan oleh PT Rembulan. Jumlah tersebut tertera dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Mentari.

Retur penjualan barang kena pajak

Pada tanggal 7 Juli 2019, PT Rembulan menerima retur penjualan barang dagangan dari CV Gemintang. Jumlah harga jual barang yang diretur adalah Rp50.000.000.

Jurnal untuk mencatat diterbitkannya nota kredit/diterimanya barang yang diretur oleh pembeli adalah sebagai berikut:

7 Juli 2019
Debit: Retur Penjualan Rp50.000.000
Debit: PPN Keluaran Rp5.000.000
Kredit: Piutang Usaha Rp55.000.000

7 Juli 2019
Debit: Persediaan Barang Dagangan Rp40.000.000
Kredit: Beban Pokok Penjualan Rp40.000.000

Transaksi ini terkait dengan penjualan tanggal 3 Juli 2019. Akun Retur Penjualan didebit sejumlah harga jual barang dagangan yang dikembalikan (Rp50.000.000). Dengan asumsi PT Rembulan menerbitkan faktur pajak pengganti, PT Rembulan juga mendebit (mengurangi) PPN Keluaran sejumlah Rp5.000.000 (= 10% × Rp50.000.000).

Sistem persediaan perpetual mengharuskan PT Rembulan mendebit persediaan yang diretur dengan harga pokok sejumlah Rp40.000.000 (= Rp50.000.000÷Rp150.000.000 × Rp120.000.000). PT Rembulan juga membatalkan pengakuan beban pokok penjualan dengan jumlah yang sama.

Pembayaran utang dagang

Pada tanggal 8 Juli 2019, PT Rembulan membayar utang dagang kepada PT Mentari atas pembelian barang kena pajak pada tanggal 5 Juli dan memperoleh potongan tunai 2%.

Transaksi pembayaran utang dagang di atas dicatat dalam sistem akuntansi PT Rembulan sebagai berikut:

8 Juli 2019
Debit: Utang Usaha Rp66.000.000
Kredit: Persediaan Barang Dagangan Rp1.200.000
Kredit: PPN Masukan Rp120.000
Kredit: Kas Rp64.680.000

Akun Utang Usaha Rp66.000.000. Diskon tunai 2% (Rp1.320.000) berarti kas yang dibayarkan hanya Rp64.680.000 (= Rp66.000.000 – Rp1.320.000).

Jumlah utang dagang Rp66.000.000 sebenarnya mencakup pungutan PPN Rp6.000.000. Dengan demikian, biaya perolehan barang dagangannya adalah Rp60.000.000. Dengan diperolehnya potongan tunai 2%, biaya perolehan persediaan turun Rp1.200.000.

Jika PT Mentari menerbitkan faktur pajak pengganti, besarnya pajak masukan atas pembelian tanggal 5 Juli menjadi Rp5.880.000 (= [Rp60.000.000 – Rp1.200.000] × 10%), atau turun Rp120.000 (= Rp1.200.000 × 10%).

Jika PT Mentari tidak menerbitkan faktur pajak pengganti, pajak masukan tetap Rp6.000.000. Jurnal yang dibuat oleh PT Rembulan pada tanggal 8 Juli 2019 adalah:

8 Juli 2019
Debit: Utang Usaha Rp66.000.000
Kredit: Persediaan Barang Dagangan Rp1.200.000
Kredit: Kas 64.800.000

Pembayaran jasa kena pajak

Pada tanggal 9 Juli 2019, PT Rembulan membayar honorarium terkait jasa konsultansi pajak sejumlah Rp50.000.000 kepada Firma Warisman Taxindo (PKP).

PT Rembulan membuat debit dan kredit berikut untuk mencatat pembayaran beban:

9 Juli 2019
Debit: Beban Jasa Konsultansi Rp50.000.000
Debit: PPN Masukan Rp5.000.000
Kredit: Utang PPh Pasal 23 Rp1.000.000
Kredit: Kas Rp54.000.000

Dalam transaksi ini, Firma Warisman Taxindo (PKP) menerbitkan faktur pajak senilai Rp55.000.000, terdiri dari penggantian jasa konsultansi Rp50.000.000 dan PPN 10% Rp5.000.000. Di pihak lain, PT Rembulan memotong PPh pasal 23 sejumlah Rp1.000.000 (= 2% × Rp50.000.000).

PT Rembulan mendebit akun Beban Jasa Konsultansi sejumlah nilai penggantian jasa konsultansi Rp50.000.000, mendebit akun PPN Masukan Rp5.000.000 yang dipungut oleh Firma Warisman Taxindo. Jumlah tagihan dalam faktur pajak dikurangi potongan PPh pasal 23, sehingga kas yang dibayarkan berjumlah Rp54.000.000 (= Rp55.000.000 – Rp1.000.000).

Penerimaan kas dari piutang

Pada tanggal 10 Juli 2019, PT Rembulan menerima pembayaran dari CV Gemintang atas penjualan persediaan tanggal 3 Juli 2019.

Jurnal yang dibuat di pihak PT Rembulan adalah sebagai berikut:

10 Juli 2019
Debit: Kas Rp110.000.000
Kredit: Piutang Usaha Rp110.000.000

Dengan adanya retur penjualan tanggal 7 Juli 2019, saldo CV Gemintang berjumlah Rp110.000.000 (= Rp165.000.000 – Rp55.000.000). Jurnal di atas mengasumsikan CV Gemintang membayar penuh tanpa diskon.

Pemanfaatan jasa kena pajak

Pada tanggal 11 Juli 2019, PT Rembulan menyewa tiga unit mobil dari PT GrabMe (PKP) untuk lima hari senilai Rp7.500.000 tunai.

PT Rembulan mencatat jurnal berikut dalam pembukuannya:

11 Juli 2019
Debit: Beban Sewa Rp7.500.000
Debit: PPN Masukan Rp750.000
Kredit: Utang PPh Pasal 23 Rp150.000
Kredit: Kas Rp8.100.000

Transaksi ini serupa dengan transaksi tanggal 9 Juli 2019. PT GrabMe menerbitkan faktur pajak senilai Rp8.250.000, terdiri dari nilai sewa Rp7.500.000 dan pungutan PPN 10% Rp750.000. Sebagai pemotong PPh pasal 23, PT Rembulan hanya membayar Rp8.100.000. PPh pasal 23 yang dipotong berjumlah Rp150.000 (= 2% × Rp7.500.000).

Penyerahan BKP kepada wajib pungut PPN

Pada tanggal 17 Juli 2019, PT Rembulan menjual barang dagangan (BKP) secara kredit kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Harga jual barang dagangan Rp80.000.000 dan rabat (diskon kuantitas) diberikan 5%. Harga pokoknya adalah Rp50.000.000.

Jurnal umum yang dibuat oleh PT Rembulan untuk mencatat penyerahan BKP kepada Pemkab Banyumas (WAPU PPN) adalah sebagai berikut:

17 Juli 2019
Debit: Piutang Usaha Rp83.600.000
Kredit: Penjualan Rp76.000.000
Kredit: PPN Keluaran – Pemungut Rp7.600.000

17 Juli 2019
Debit: Beban Pokok Penjualan Rp50.000.000
Kredit: Persediaan Barang Dagangan Rp50.000.000

Jurnal di atas pada dasarnya sama dengan jurnal transaksi tanggal 3 Juli 2019. Pemberian rabat (diskon terkait pembelian dalam jumlah besar) berarti harga jual yang benar-benar dibebankan kepada pembeli diturunkan, dalam contoh di atas menjadi Rp76.000.000 (= 95% × Rp80.000.000).

Pihak yang memungut PPN adalah Pemerintah Kota Banyumas yang dalam ketentuan PPN termasuk wajib pungut PPN.

Penerimaan pembayaran atas penyerahan BKP kepada WAPU PPN

Pada tanggal 20 Juli 2019, PT Rembulan menerima pembayaran dari bendahara Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Jurnal untuk mencatat transaksi di atas oleh pihak PT Rembulan adalah sebagai berikut:

20 Juli 2019
Debit: Kas Rp74.860.000
Debit: PPN Keluaran – Pemungut Rp7.600.000
Debit: PPh Pasal 22 Dibayar di Muka Rp1.140.000
Kredit: Piutang Usaha Rp83.600.000

Selain sebagai pemungut PPN, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga pemotong PPh pasal 22. PPh pasal 22 dipotong dari jumlah yang diterima PT Rembulan selaku rekanan sejumlah Rp1.140.000 (= 1,5% × Rp76.000.000).

Debit ke akun PPN Keluaran – Pemungut sejumlah Rp7.600.000 (= 10% × Rp76.000.000) dilakukan karena pihak yang memungut dan menyetorkan PPN adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kas yang diterima oleh PT Rembulan adalah nilai faktur setelah dikurangi pungutan PPN dan potongan PPh pasal 22, yaitu Rp74.860.000 (= Rp83.600.000 – Rp7.600.000 – Rp1.140.000).

Penyerahan BKP secara cuma-cuma

Pada tanggal 22 Juli 2019, PT Rembulan memberikan sumbangan berupa persediaan barang dagangan (BKP) kepada Yayasan Bahar Bin Smith. Harga pokok persediaan yang disumbangkan itu adalah Rp15.000.000.

PT Rembulan membuat debit dan kredit berikut untuk mencatat pemberian BKP secara cuma-cuma:

22 Juli 2019
Debit: Beban Sumbangan Rp16.500.000
Kredit: Persediaan Barang Dagangan Rp15.000.000
Kredit: PPN Keluaran Rp1.500.000

Penyerahan barang kena pajak secara cuma-cuma dikenai PPN 10% dari harga pokok. Dalam transaksi di atas PPN yang terutang terkait pemberian sumbangan adalah Rp1.500.000 (=10% × Rp15.000.000). Beban sumbangan diakui sejumlah harga pokok persediaan yang diserahkan ditambah PPN.

Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean

Pada tanggal 25 Juli 2019, PT Rembulan membayar royalti sejumlah $5,000 kepada Seven Star, Inc., sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Amerika Serikat. Royalti dibayarkan atas penggunaan merk dagang. Kurs tengah Bank Indonesia $1 = Rp11.200, dan kurs pajak Menteri Keuangan $1 = Rp11.000.

Jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran royalti beserta dampak pajak pembayaran royalti itu adalah sebagai berikut:

25 Juli 2019
Debit: Beban Royalti Rp56.000.000
Debit: PPN Masukan Rp5.500.000
Kredit: Utang PPN Rp5.500.000
Kredit: Utang PPh Pasal 26 Rp11.000.000
Kredit: Kas Rp45.000.000

Dengan adanya penjabaran dan pembayaran mata uang asing, jurnal di atas cukup kompleks.

Beban royalti ($5,000) diukur kembali dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI menjadi Rp56.000.000 (= $5,000 × Rp11.200).

Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 26 oleh PT Rembulan atas penghasilan royalti yang diterima oleh Seven Star, Inc. didasarkan pada kurs pajak, yaitu sejumlah Rp11.000.000 (= Rp11.000 × $5.000 × 20%).

Kas yang dibayarkan kepada Seven Star, Inc. setara Rp45.000.000 (= Rp56.000.000 – Rp11.000.000).

PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean dihitung dengan menggunakan kurs pajak, yaitu sejumlah Rp5.500.000 (= Rp11.000× $5.000 × 10%). Jumlah Rp5.500.000 disetor sendiri oleh PT Rembulan, tidak dikurangkan atas penghasilan royalti Seven Star, Inc.

Penjualan aktiva tetap

Pada tanggal 28 Juli 2019, PT Rembulan menjual secara tunai truk bekas seharga Rp80.000.000. Truk itu diperoleh pada tanggal 5 Juni 2012 dengan harga perolehan Rp180.000.000. Nilai buku pada saat truk dijual adalah Rp25.000.000. Pajak masukan atas pembelian truk tersebut sudah dikreditkan pada bulan Juni 2012.

Jurnal penjualan aktiva tetap (sekarang disebut aset tetap) adalah sebagai berikut:

28 Juli 2019
Debit: Kas Rp88.000.000
Debit: Akumulasi Penyusutan Rp155.000.000
Kredit: Peralatan Rp180.000.000
Kredit: PPN Keluaran Rp8.000.000
Kredit: Keuntungan Pengalihan Aset Tetap Rp55.000.000

Akun Kas didebit Rp88.000.000 (=110% × Rp80.000.000).

Saldo akun Akumulasi Penyusutan sebelum terjadinya penjualan sejumlah Rp155.000.000 diketahui berdasarkan informasi harga perolehan (Rp180.000.000) dikurangi nilai buku pada saat penjualan (Rp25.000.000). Saldo Rp155.000.000 itu didebit seluruhnya (dihapus dari pembukuan).

Akun Peralatan dikredit Rp180.000.000 (dihapus dari pembukuan).

PPN Keluaran dikredit sejumlah Rp8.000.000 (= 10% × Rp80.000.000). Jumlah Rp8.000.000 itu dipungut dari pembeli truk.

Keuntungan Pengalihan Aset Tetap sejumlah Rp55.000.000 adalah selisih lebih besar dari harga jual (Rp80.000.000) dengan nilai buku (Rp25.000.000).

Penyetoran hasil pemotongan pajak

Pada tanggal 10 Agustus 2019, PT Rembulan menyetor utang PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, utang PPh pasal 23, dan utang PPh pasal 26 ke kas negara.

PT Rembulan mencatat debit dan kredit berikut pada tanggal 10 Agustus 2019:

10 Agustus 2019
Debit: Utang PPN Rp5.500.000
Debit: Utang PPh Pasal 23 Rp1.150.000
Debit: Utang PPh Pasal 26 Rp11.000.000
Kredit: Kas Rp17.650.000

Jurnal di atas mencatat pelunasan PPN, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 yang terutang dari masa pajak Juli 2019. Utang PPN sejumlah Rp5.500.000 terkait dengan pemanfaatan barang tidak berwujud (merk dagang) dari luar daerah pabean.

Kredit pajak masukan

Pada tanggal 25 Agustus 2019, PT Rembulan menyetor PPN kurang bayar berdasarkan kredit pajak masukan dan perhitungan SPT Masa PPN bulan Juli ke kas negara.

Jurnal untuk mengkredit pajak masukan dan mencatat setoran PPN kurang bayar adalah sebagai berikut:

25 Agustus 2019
Debit: PPN Keluaran Rp19.500.000
Kredit: PPN Masukan Rp17.130.000
Kredit: Kas Rp2.370.000

Akun PPN Masukan (Pajak Masukan) adalah akun sementara yang bersaldo normal debit. Kredit pajak masukan berarti menyalinghapuskan akun PPN Masukan dengan PPN Keluaran (Pajak Keluaran) yang bersaldo normal kredit. Dengan kata lain, PPN Masukan dikredit dan PPN Keluaran didebit secara bersamaan.

Saldo PPN Masukan yang lebih kecil daripada PPN Keluaran menimbulkan PPN kurang bayar. Sebaliknya, saldo PPN Masukan yang lebih besar daripada PPN Keluaran menimbulkan PPN lebih bayar.

Jurnal di atas menunjukkan timbulnya PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara sejumlah Rp2.370.000 (= Rp19.500.000 – Rp17.130.000) untuk masa pajak Juli 2019.

Jika pada masa pajak Agustus pajak keluaran PT Rembulan berjumlah Rp25.000.000, pajak masukan yang dapat dikreditkan berjumlah Rp28.000.000, dan PT Rembulan meminta restitusi, jurnal kredit pajak masukan adalah sebagai berikut:

10 Septermber 2019
Debit: PPN Keluaran Rp25.000.000
Piutang PPN Lebih Bayar Rp3.000.000
Kredit: PPN Masukan Rp28.000.000

Jika PT Rembulan memilih untuk mengkompensasikan PPN lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya, jurnal kredit pajak masukan menjadi sebagai berikut:

10 Septermber 2019
Debit: PPN Keluaran Rp25.000.000
Kredit: PPN Masukan Rp25.000.000

Dengan jurnal di atas, PPN Masukan masih bersaldo debit Rp3.000.000 (= Rp28.000.000 – Rp25.000.000) yang dapat dikompensasikan dengan PPN Keluaran masa pajak berikutnya.

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *