Biaya jabatan dan biaya pensiun dalam menghitung PPh 21


biaya jabatan

Biaya jabatan dan biaya pensiun secara umum diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 21 ayat (3) UU PPh mengatur penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong PPh 21 setiap bulan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan PTKP.

Besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun lebih lanjut diatur dalam PMK No. 250/PMK.03/2008. Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. Biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap. Biaya Jabatan tetap dapat dikurangkan (deductible), terlepas dari apakah pegawai mempunyai jabatan ataupun tidak.

Contoh perhitungan biaya jabatan

Contoh-contoh berikut dimaksudkan untuk memperjelas cara menghitung biaya jabatan dan biaya pensiun

Contoh 1

Sebagai karyawan tetap, Hatta hanya menerima gaji Rp5.750.000 sebulan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto adalah Rp287.500 (= 5% × Rp5.750.000).

Contoh 2

Setiap bulan Agung menerima gaji Rp8.000.000. Perusahaan tempat Agung bekerja menanggung premi jaminan kecelakaan kerja Rp40.000 dan premi jaminan kematian Rp24.000 sebagai konsekuensi dari keikutsertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya jabatan dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap. Dalam contoh ini, penghasilan bruto Agung berjumlah Rp8.064.000 (= Rp8.000.000 + Rp40.000 + Rp24.000).

Biaya jabatan yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto Agung adalah Rp403.200 (= 5% × Rp8.064.000).

Contoh 3

Andika menerima penghasilan bruto sejumlah Rp10.500.000 sebulan, gabungan dari gaji (Rp8.500.000) dan uang lembur (Rp2.000.000). Biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah Rp500.000. Biaya jabatan tidak dihitung berdasarkan rumus 5% × Rp10.500.000, karena hasilnya Rp525.000 lebih besar dari Rp500.000 yang diperbolehkan

Contoh 4

Rocky menerima uang pensiun Rp6.000.000 sebulan. Biaya pensiun yang bisa dikurangkan dalam perhitungan penghasilan neto adalah Rp200.000. Biaya pensiun tidak dihitung dengan rumus 5% × Rp6.000.000, karena hasilnya (Rp300.000) lebih tinggi dari jumlah maksimal yang diperbolehkan (Rp200.000).

Contoh 5 (komprehensif)

Dokter Hanum menikah dengan Rangga dan telah dikaruniai 3 anak. Dokter Hanum adalah dokter spesialis kecantikan dan bekerja sebagai pegawai tetap di RS Ratna Syantiq dengan gaji bulanan Rp20.000.000. Jam praktik Hanum mulai pukul 8.00 sampai dengan 12.00 selama 5 hari dalam seminggu.

Pada bulan Agustus 2019, selain menerima gaji Rp20.000.000 dari RS Ratna Syantiq, Hanum juga menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sejumlah Rp25.000.000.

Hanum membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 setiap bulan.

Penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, serta potongan PPh 21 untuk bulan Agustus 2019 dihitung sebagai berikut.

Penghasilan bruto

Penghasilan bruto Hanum berjumlah Rp20.000.000, hanya mencakup gaji bulanan. Penghitungan PPh 21 atas jasa medis yang diterima oleh Hanum diperlakukan sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai.

Biaya jabatan dan iuran pensiun

Biaya jabatan adalah Rp500.000, karena 5% × Rp20.000.000 = Rp1.000.000, lebih dari Rp500.000 yang diperbolehkan. Iuran pensiun yang dibayar oleh Hanum adalah Rp200.000. Gabungan dari kedua unsur tersebut, Rp700.000, dikurangkan dalam menentukan penghasilan neto.

Penghasilan neto

Penghasilan neto berjumlah Rp19.300.000 (= Rp20.000.000 – Rp700.000), disetahunkan menjadi Rp231.600.000 (= 12 × Rp19.300.000).

Jumlah ini dikurangi PTKP untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP).

PTKP dan PKP

Rangga sudah melamar di Rumah Kerja Sandi tapi belum juga dapat panggilan. Akhirnya, dia tetap saja menganggur. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berjumlah Rp72.000.000 terdiri dari:

  • untuk wajib pajak sendiri Rp54.000.000
  • tambahan karena status menikah Rp4.500.000
  • tambahan 3 orang tanggunan Rp13.500.000 (= 3 × Rp4.500.000)

Penghasilan kena pajak (PKP) berjumlah Rp159.600.000 (= Rp231.600.000 – Rp72.000.000).

Penerapan tarif PPh

PPh 21 yang dipotong RS Ratna Syantiq adalah Rp18.940.000 yang merupakan hasil penjumlahan dari:

  • 5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
  • 15% × Rp109.600.000 = Rp16.440.000

Jumlah Rp18.940.000 adalah perhitungan setahun. Potongan PPh pasal 21 untuk bulan Agustus 2019 berjumlah Rp1.578.333 (= Rp18.940.000 ÷ 12).

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *