Cara menghitung PPh pasal 21 bukan pegawai


pph pasal 21 bukan pegawai

Sebelum membahas cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan orang pribadi yang bukan pegawai, pengertian “bukan pegawai” harus diperjelas terlebih dahulu.

Menurut ketentuan PPh pasal 21, penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi yang bukan pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Penghasilan yang diperoleh orang pribadi bukan pegawai merupakan imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Dengan kata lain, imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan yang terutang atau diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Contoh penghasilan yang diterima orang pribadi bukan pegawai adalah honorarium, komisi, dan fee.

Ketentuan PPh pasal 21 membedakan imbalan kepada bukan pegawai ke dalam dua kategori, yaitu yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Berkesinambungan berarti imbalan yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender.

Cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan berkesinambungan

Jika orang pribadi bukan pegawai memenuhi seluruh dari kriteria berikut:

  • memiliki NPWP
  • hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21
  • tidak memperoleh penghasilan lain

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Jika orang pribadi bukan pegawai memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

  • tidak memiliki NPWP
  • memperoleh penghasilan selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21
  • memperoleh penghasilan lain;

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan, tidak dikurangi PTKP.

Dengan kata lain, penerima penghasilan bukan pegawai memperoleh pengurangan PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas imbalan jasa dokter yang berkesinambungan

Dokter Evie adalah dokter spesialis kandungan. Pada tahun 2019, Dokter Evie melakukan praktik di RS Seruni.

Menurut surat perjanjian antara Dokter Evie dengan RS Seruni, setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, 20% dipotong oleh pihak rumah sakit sebagai bagian dari penghasilan rumah sakit dan 80% dibayarkan kepada Dokter Evie pada setiap akhir bulan.

Selain praktik di RS Seruni, Dokter Evie juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dokter Evie telah memiliki NPWP.

Selama tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik di RS Seruni adalah sebagai berikut:

pph pasal 21 jasa dokter bukan pegawai

Cara menghitung PPh pasal 21 untuk setiap bulan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

pph pasal 21 jasa dokter bukan pegawai

Jika Dokter Evie tidak memiliki NPWP, PPh Pasal 21 terutang adalah 120% dari jumlah PPh pasal 21 seperti yang ditunjukkan pada kolom (6) di atas.

Cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan yang tidak berkesinambungan

PPh pasal 21 atas penghasilan yang tidak berkesinambungan dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas fee yang tidak berkesinambungan

Nella melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Duta Nirwana dengan fee Rp5.000.000.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% × 50% × Rp5.000.000 = Rp125.000

Jika Nella tidak memiliki NPWP, besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah:

120% × 5% × 50% × Rp5.000.000 = Rp150.000

Contoh penghitungan PPh 21 atas honorarium pengacara tidak berkesinambungan

Andre adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Andre mendapatkan honorarium sebesar Rp450.000.000 dari PT Gerindo.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 atas honorarium Andre dihitung sebagai berikut:

50% × Rp450.000.000 = Rp225.000.000

PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar Rp28.750.000, dihitung sebagai berikut:

  1. Penerapan tarif PPh lapisan pertama:
    5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.000
  2. Penerapan tarif PPh lapisan kedua:
    15% × Rp175.000.000 = Rp26.250.000
  3. PPh 21 terutang:
    Rp2.500.000 + Rp26.250.000 = Rp28.750.000

Jika Andre tidak memiliki NPWP, besarnya PPh 21 yang terutang menjadi Rp34.500.000, dihitung sebagai berikut:

  1. Penerapan tarif PPh lapisan pertama:
    120% × 5% × Rp50.000.000 = Rp3.000.000
  2. Penerapan tarif PPh lapisan kedua:
    120% × 15% × Rp175.000.000 = Rp31.500.000
  3. PPh 21 terutang:
    Rp3.000.000 + Rp31.500.000 = Rp34.500.000

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *