Faktur pajak pertambahan nilai (PPN)


faktur pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Pengertian faktur pajak tersebut mengindikasikan bahwa pihak yang wajib membuat faktur pajak adalah PKP yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak.

UU PPN pasal 13 ayat (1) menyatakan PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

  • penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f serta pasal 16D
  • penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
  • ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g
  • ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h

Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Dengan kata lain, faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan pasal 13 ayat (1) di atas mengatur pembuatan faktur pajak dilakukan setiap kali terjadi penyerahan BKP/JKP.

Meskipun demikian, PKP dapat juga membuat faktur pajak gabungan, yaitu satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama satu bulan kalender. Faktur pajak gabungan dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi.

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *