Fasilitas PPh badan (PP No. 45 Tahun 2019)


fasilitas pph badan

Fasilitas PPh badan kembali diberikan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (PP No. 45 Tahun 2019).

PP No. 45 Tahun 2019 yang mulai berlaku tanggal 26 Juni 2019 memuat tiga jenis fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak badan.

Fasilitas pertama berupa pengurangan penghasilan neto 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Pengurangan penghasilan neto itu dibebankan selama 6 tahun, dialokasi ke tiap-tiap tahun masing-masing sebesar 10%. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang memenuhi kedua kriteria berikut sekaligus:

  • merupakan industri padat karya; dan
  • tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A UU PPh atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Fasilitas kedua diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kegiatan yang diselenggarakan harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia serta memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran.

Fasilitas terakhir dalam PP No. 45 Tahun 2019 diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia, yang bertujuan menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Aturan pelaksanaan atas PP ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Download PP No 45 tahun 2019 dan PP No. 94 tahun 2010 di sini.

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *