Contoh surat pemberitahuan UMKM memilih dikenai tarif umum PPh


pemberitahuan memilih dikenai tarif umum PPh

Sejak tahun 2013, wajib pajak UMKM (WP UMKM) di Indonesia dikenai PPh yang bersifat final. Dasar hukum pengenaan pajak final UMKM saat ini adalah PP No. 23 tahun 2018 serta PMK No. 99/PMK.03/2018. PP No. 23 tahun 2018 mengatur bahwa penghasilan UMKM dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Pengenaan pajak final itu sebenarnya bersifat opsional. UMKM, yang dalam PP No. 23 tahun 2018 dibatasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, bisa saja memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan.

UMKM dapat memilih untuk dikenai PPh atas penghasilan kena pajak dengan tarif umum:

  • pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk WP orang pribadi; atau
  • pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh untuk WP badan (penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP No. 23 tahun 2018).

Sebelum menerapkan tarif umum, UMKM terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Artikel ini membahas cara penyampaian serta memberikan contoh surat pemberitahuan yang harus dibuat oleh UMKM yang memilih dikenai PPh menurut ketentuan umum pajak penghasilan. Baca juga: Pelaporan SPT pajak UMKM

Pemberitahuan tertulis UMKM memilih dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum PPh

Pemberitahuan tertulis UMKM kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih dikenai PPh dengan tarif umum bisa disampaikan melalui:

  • kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pusat terdaftar;
  • kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau kantor pelayanan pajak mikro yang berada di dalam wilayah kerja kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pusat terdaftar; atau
  • saluran tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

Lampiran A PMK No. 99/PMK.03/2018 memberikan contoh pemberitahuan tertulis yang harus digunakan wajib pajak UMKM. Anda bisa mendownload contoh surat pemberitahuan yang siap digunakan dalam format DOCX di sini.

Gambar berikut menunjukkan bagian atas (kepala surat) pemberitahuan:

pemberitahuan dikenai PPh dengan tarif umum

Nomor diisi dengan nomor surat sesuai dengan sistem penomoran surat yang digunakan wajib pajak jika ada. Sebagai contoh, jika pemberitahuan itu dibuat bulan Desember 2019 dan itu adalah satu-satunya surat yang Anda buat, Anda bisa menomorinya dengan 001/XII/2019.

Nama Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan nama KPP tempat usaha Anda terdaftar. Sebagai contoh KPP untuk wilayah Kabupaten Banyumas adalah KPP Pratama Purwokerto.

Bagian isi (batang tubuh) adalah seperti pada gambar berikut:

pemberitahuan dikenai PPh dengan tarif umum

Lengkapi bagian di atas dengan data nama, NPWP, dan nomor telepon penandatangan surat pemberitahuan. Dengan membubuhkan tanda X, tentukan apakah penandatangan adalah wajib pajak yang bersangkutan atau sebagai wakil/kuasa wajib pajak.

Jika Anda wajib pajak orang pribadi, tandai pilihan wajib pajak.

Jika Anda mewakili wajib pajak badan, tandai pilihan wakil/kuasa dan coret kata kuasa. Pilihan ini digunakan oleh Anda selaku pejabat yang mewakili wajib pajak badan.

Jika Anda menjadi kuasa wajib pajak badan, tandai pilihan wakil/kuasa dan coret kata wakil. Skenario ini tepat jika sebagai penandatangan, Anda adalah konsultan yang diangkat resmi oleh wajib pajak badan.

Perhatikan bagian surat berikutnya:

pemberitahuan dikenai PPh dengan tarif umum

Isi kolom-kolom pada bagian ini jika Anda berperan sebagai wakil atau kuasa wajib pajak badan. Lengkapi dengan nama, NPWP, alamat, dan nomor telepon wajib pajak yang Anda wakili.

Biarkan kosong jika Anda adalah wajib pajak pribadi yang menandatangani pemberitahuan.

Akhirnya, pada bagian paling bawah Anda bubuhkan tempat dan tanggal pembuatan surat pemberitahuan, tanda tangan, dan nama terang pada kolom-kolom yang semestinya.

Kapan tarif umum berlaku?

Setelah menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum PPh, kapankah tarif umum itu efektif? PMK No. 99/PMK.03/2018 pasal 3 ayat (2) menyatakan penyampaian pemberitahuan dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak dan wajib pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun pajak berikutnya.

Dengan kata lain, jika Anda menyampaikan pemberitahuan pada tahun 2019, Anda baru bisa beralih menggunakan tarif PPh pasal 17 pada tahun 2020.

UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum PPh mulai tahun 2019 dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *