Perhitungan PPh 21 atas uang lembur


perhitungan PPh 21 atas uang lembur

Perhitungan PPh 21 atas uang lembur karyawan pada dasarnya sama dengan perhitungan penghasilan teratur lainnya.

Uang lembur yang diterima pegawai tetap termasuk penghasilan teratur yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Sebagai contoh, pada setiap hari Jumat perusahaan mengharuskan sebagian karyawan untuk bekerja melebihi jam kerja normal untuk menyelesaikan stock opname. Uang lembur dihitung dengan mengalikan tambahan jam kerja dengan tarif uang lembur yang ditetapkan pemberi kerja.

Dengan demikian, lembur (overtime) digabungkan dengan penghasilan-penghasilan rutin lain dalam penentuan jumlah penghasilan bruto.

Contoh perhitungan PPh 21 atas uang lembur

Contoh berikut dimaksudkan untuk memperjelas perhitungan PPh pasal 21 atas uang lembur.

Contoh 1

Diana adalah karyawati PT Ratna Supit. Dia menikah dan belum mempunyai anak. Gaji Diana per bulan Rp8.500.000. Diana membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Rp50.000 setiap bulan.

Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas tempat Diana berdomisili yang diserahkan kepada PT Ratna Supit, suami Diana ternyata menganggur.

Pada bulan Juli 2019 selain mendapatkan gaji bulanan, Diana juga menerima uang lembur Rp2.000.000.

Sebagai warga negara taat hukum, Diana sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2019 dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

  1. Tentukan jumlah penghasilan bruto
    Penghasilan bruto Diana berjumlah Rp10.500.000, gabungan dari gaji (Rp8.500.000) dan uang lembur (Rp2.000.000).
  2. Tentukan pengurangan yang diperbolehkan
    Pengurangan yang diperbolehkan berjumlah Rp550.000, terdiri dari biaya jabatan (Rp500.000) ditambah iuran pensiun yang dibayar oleh Diana (Rp50.000). Biaya jabatan tidak dihitung berdasarkan rumus 5% × Rp10.500.000, karena hasilnya Rp525.000 lebih besar dari Rp500.000 yang diperbolehkan.
  3. Penghasilan neto sebulan adalah Rp9.950.000 (= Rp10.500.000 – Rp550.000).
  4. Penghasilan neto tersebut disetahunkan menjadi Rp119.400.000 (= 12 × Rp9.950.000).
  5. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang bisa dikurangkan dari penghasilan neto berjumlah Rp58.500.000, terdiri dari Rp54.000.000 untuk Diana sendiri dan Rp4.500.000 untuk suaminya yang pengangguran.
  6. Penghasilan kena pajak (PKP) setahun adalah Rp60.900.000 (= Rp119.400.000 – Rp58.500.000).
  7. PPh pasal 21 terutang setahun berjumlah Rp4.135.000 (= 5% × Rp50.000.000 + 15% × Rp10.900.000).
  8. Pemotongan PPh 21 untuk bulan Juli adalah Rp344.583 (= Rp4.135.000 ÷ 12).

Meskipun uang lembur yang diterima jumlahnya berbeda-beda dari bulan ke bulan, lembur digabungkan dengan penghasilan teratur dalam perhitungan PPh pasal 21.

Contoh 2

Nanik adalah karyawati PT Berkah Permai Nusantara (PT BPN) dengan gaji Rp5.000.000 setiap bulan, status menikah dengan tiga anak. Nanik cukup beruntung. Bukan hanya rupawan, suaminya adalah PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

PT BPN mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. PT BPN membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000 setiap bulan. Nanik sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 setiap bulan.

PT BPN membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Nanik membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji.

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2019, selain menerima pembayaran gaji Nanik juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut:

  1. Tentukan jumlah penghasilan bruto
    Penghasilan bruto Nanik berjumlah Rp7.065.000, gabungan dari gaji (Rp5.000.000), uang lembur (Rp2.000.000), premi JKK (1,00% × Rp5.000.000 = Rp50.000), premi JK (0,30% × Rp5.000.000 = Rp15.000).
    Perhatikan, berbeda dengan premi asuransi, iuran pensiun dan iuran JHT yang dibayarkan oleh pemberi kerja (PT BPN) bukan merupakan penghasilan bagi Nanik.
  2. Tentukan pengurangan yang diperbolehkan
    Pengurangan yang diperbolehkan berjumlah Rp503.250, hasil penjumlahan dari biaya jabatan (5% × Rp7.065.000 = Rp353.250), iuran pensiun yang dibayar oleh Nanik (Rp50.000), dan iuran JHT yang dibayar oleh Nanik (2,00% × Rp5.000.000 = Rp100.000).
    Perhatikan, iuran pensiun dan JHT bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.
  3. Penghasilan neto sebulan adalah Rp6.561.750 (= Rp7.065.000 – Rp503.250).
  4. Penghasilan neto tersebut disetahunkan menjadi Rp78.741.000 (= 12 × Rp6.561.750).
  5. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang bisa dikurangkan dari penghasilan neto berjumlah Rp54.000.000, hanya untuk Nanik sendiri.
  6. Penghasilan kena pajak (PKP) setahun adalah Rp24.741.000 (= Rp78.741.000 – Rp54.000.000).
  7. PPh pasal 21 terutang setahun berjumlah Rp1.237.050 (= 5% × Rp24.741.000).
  8. Pemotongan PPh 21 untuk bulan Juli adalah Rp103.087 (= Rp1.237.050 ÷ 12).

Suami Nanik adalah penerima penghasilan, sehingg besarnya PTKP Nanik hanya PTKP untuk dirinya sendiri.

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *