PPh 21 upah satuan pegawai tidak tetap


pph 21 upah satuan

Upah satuan adalah upah atau imbalan yang dibayarkan berdasarkan jumlah unit output pekerjaan yang dihasilkan. PER-16/PJ/2016 mengharuskan upah satuan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dipotong PPh pasal 21.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari. Dengan demikian, pemotongan PPh pasal 21 tidak dilakukan jika upah satuan sehari atau rata-rata upah satuan sehari belum melebihi Rp450.000.

Baca juga: Cara menghitung PPh 21 pegawai harian lepas.

Cara menghitung PPh 21 upah satuan

Cara menghitung PPh 21 upah satuan adalah sebagai berikut:

  1. Jika upah satuan tidak dibayar secara bulanan, tarif PPh lapis pertama 5% dikalikan dengan:
    • jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000, atau
    • jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, jika jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000.
  2. Jika jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan lapisan-lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan.

Secara lebih rinci, langkah-langkah perhitungan PPh 21 atas upah satuan karyawan lepas adalah sebagai berikut:

  1. Tentukan jumlah upah satuan sehari, yaitu upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari.
  2. Jika upah satuan harian atau rata-rata upah satuan harian belum melebihi Rp450.000, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000, PPh 21 tidak perlu dipotong.
  3. Jika upah satuan harian atau rata-rata upah satuan harian telah melebihi Rp450.000 tetapi jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah satuan harian atau rata-rata upah satuan harian setelah dikurangi Rp450.000 dikalikan 5%.
  4. Jika jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000 tapi kurang dari Rp10.200.000, PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar upah satuan harian atau rata-rata upah satuan harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%.
  5. Jika jumlah upah satuan kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Contoh perhitungan PPh 21 upah satuan

Faldo, belum menikah, adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah didasarkan pada jumlah unit yang diselesaikan yaitu Rp125.000 per unit TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 unit TV dengan upah Rp3.000.000.

Penghitungan PPh pasal 21 atas upah satuan Faldo yang diterima mingguan adalah sebagai berikut:

  1. Upah sehari berjumlah Rp500.000 (= Rp3.000.000 ÷ 6). Jumlah upah Rp500.000 tersebut lebih besar dari ambang batas maksimal Rp450.000 yang tidak dipotong pajak.
  2. Kelebihannya yang kena pajak adalah Rp50.000 (= Rp500.000 – Rp450.000).
  3. Upah seminggu yang terutang pajak adalah Rp300.000 (= 6 × Rp50.000).
  4. PPh 21 yang dipotong mingguan adalah Rp15.000 (= 5% × Rp300.000).

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *