PPh pasal 21: subjek, objek dan dasar pengenaan


pph pasal 21

PPh pasal 21 yang dimaksud dalam sistem perpajakan Indonesia adalah ketentuan pemotongan pajak yang diatur dalam pasal 21 UU PPh.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya.

Pengertian PPh pasal 21 di atas menunjukkan pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain. Dengan kata lain, pajak penghasilan pasal 21 tidak dibayar sendiri oleh wajib pajak. Siapakah pemotong pajak penghasilan pasal 21?

Pemotong PPh pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 bisa merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT). Pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari (UU PPh):

  • pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  • bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  • dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  • badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
  • penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pihak pemotong wajib menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 21 juga wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. (PER-16/PJ/2016)

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri

UU PPh secara umum menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dikenai PPh pasal 21. Penghasilan dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh.

Dalam PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri. Penerima Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

  • pegawai;
  • penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
  • bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
  • anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  • mantan pegawai;
  • peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Subjek pajak orang pribadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi:

  • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  • olahragawan;
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  • agen iklan;
  • pengawas atau pengelola proyek;
  • pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  • petugas penjaja barang dagangan;
  • petugas dinas luar asuransi;
  • distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan bisa merupakan:

  • peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  • peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  • peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  • peserta pendidikan dan pelatihan;
  • peserta kegiatan lainnya.

Objek PPh pasal 21

PER-16/PJ/2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

  • penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
  • penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  • penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
  • penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  • imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
  • imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
  • penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  • penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
  • penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala adalah penghasilan kena pajak.

Penggunaan penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 juga berlaku bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan kena pajak juga menjadi dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000.

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000, dasar pengenaan dan pemotongannya adalah Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, dasar pengenaan dan pemotongannya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Penerima-penerima penghasilan selain yang disebutkan di atas dikenai dan dipotong PPh pasal 21 dengan dasar jumlah penghasilan bruto.

Rumus dan contoh penghitungan penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, serta penerapan tarif PPh pasal 21, disajikan dalam artikel terpisah.

Saat terutang

Bagi penerima penghasilan, pajak penghasilan Pasal 21 terutang pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan. Bagi pihak pemotong, PPh Pasal 21 terutang untuk setiap masa pajak, yaitu pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan.

Have any Question or Comment?

One comment on “PPh pasal 21: subjek, objek dan dasar pengenaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *