PPh pasal 4 ayat (2) atas dividen orang pribadi


pph pasal 4 ayat (2)

PPh pasal 4 ayat (2) secara umum mengatur pengenaan pajak yang bersifat final. Dividen adalah salah satu jenis penghasilan yang dikenai pajak final jika yang menerimanya adalah perorangan (wajib pajak pribadi).

Dividen termasuk jenis penghasilan yang berasal dari modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Dividen yang dimaksud dalam UU PPh di antaranya mencakup bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi serta pembagian SHU koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Tarif pajak dividen orang pribadi

PP No. 19 Tahun 2009 menetapkan tarif PPh final atas dividen sebesar 10% dari jumlah bruto. Tarif ini berlaku jika pihak penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak final dividen dikenakan dengan cara dipotong oleh pihak pembayar dividen, bisa badan usaha yang membagikan dividen atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pembayar dividen. Dengan kata lain, wajib pajak orang pribadi dalam negeri penerima akan memperoleh dividen setelah dipotong pajak.

Download formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, daftar bukti pemotongan, dan bukti pemotongan pajak dividen orang pribadi di sini.

Bukti potong pajak dividen

Pemotongan pajak dividen dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. PMK No. 111/PMK.03/2010 mengatur kewajiban pihak pembayar dividen untuk memberikan bukti pemotongan PPh final dividen kepada pihak yang dipotong setiap melakukan pemotongan.

bukti potong pph pasal 4 ayat (2) atas dividen

Bukti potong pajak dividen dibuat untuk tiap-tiap wajib pajak yang dipotong dan harus memuat data mengenai:

  • Nama KPP
  • Nomor bukti pemotongan
  • Identitas wajib pajak yang dipotong (NPWP, nama, dan alamat)
  • Jumlah bruto dividen (jumlah kotor dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri)
  • Tarif (10%)
  • PPh yang dipotong (jumlah pajak dividen yang dipotong)
  • Tanggal dibuatnya pukti pemotongan
  • Identitas pemotong pajak (NPWP dan nama)
  • Tanda tangan, nama dan cap pemotong pajak

Bukti potong pajak dividen dibuat tiga rangkap:

  • Lembar ke-1 untuk wajib pajak
  • Lembar ke-2 untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2)
  • Lembar ke-3 untuk pemotong pajak

Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2)

Daftar bukti pemotongan memuat semua bukti potong PPh final untuk satu masa pajak. Seperti halnya bukti pemotongan, daftar bukti pemotongan juga menjadi lampiran SPT masa PPh pasal 4 ayat (2).

Informasi utama yang disajikan dalam daftar bukti pemotongan adalah:

  • NPWP pihak yang dipotong
  • Nama wajib pajak yang dipotong
  • Nomor dan tanggal bukti potong/pungut
  • Nilai objek PPh pasal 4 ayat (2) yang dikenai pajak
  • PPh yang dipotong/dipungut

Jika dalam masa pajak yang dilaporkan, pihak pemotong hanya memotong pajak dividen orang pribadi, daftar bukti pemotongan PPh final hanya akan mencakup bukti-bukti pemotongan pajak dividen orang pribadi.

Jumlah total yang tercantum dalam daftar bukti pemotongan harus konsisten dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT masa PPh final.

Pembahasan mengenai cara pengisian SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) disajikan dalam artikel terpisah.

Have any Question or Comment?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *